sudah banyak diteliti dan dibuktikan. Efek merugikan dari rokok ini memang tidak secara langsung dirasakan, pelan tapi pasti bahaya mengancam tubuh perokok jika kebiasaan buruknya tidak segera dihentikan.
Menurut penelitian seseorang yang menghisap rokok setiap hari dapat meningkatkan resiko terkena kanker laring, paru-paru, kerongkongan, rongga mulut, gangguan pembuluh darah, gangguan kehamilan dan sakit jantung. Menurut riset seseorang yang secara rutin merokok 3 hingga 4 batang sehari, delapan kali lebih beresiko terkena kanker mulut jika dibandingkan orang yang tidak merokok. Bahkan hasil terbaru menunjukkan bahwa dalam perkembangannya merokok akan mengakibatkan kanker pankreas.
Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat. Meskipun banyak riset dan bukti otentik bahwa merokok ibarat bom waktu yang bisa merusak kesehatan. Ini dikarenakan rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung sebuah zat yang bernama nikotin. Zat ini bisa menimbulkan efek santai dan inilah yang membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan.
Bahaya Merokok bagi Kesehatan Itu Bukan Hanya Milik Perokok Aktif
Jika Anda termasuk perokok aktif, nampaknya Anda harus sedikit perduli dengan orang-orang sekitarnya. Mengapa? Karena saat merokok, bukan hanya Anda yang beresiko terkena penyakit kronis tetapi orang-orang disekitarnya memiliki resiko yang jauh lebih besar.
Saat asap rokok terlepas, secara langsung seorang perokok pasif akan menghirup udara yang bercampur asap. Ini bisa mengakibatkan sesak nafas, iritasi hingga sakit jantung dan paru-paru.
Asap rokok yang terlepas mengandung nikotin, karbon monoksida, hidrogen sianida dan amonia. Semua zat-zat tersebut adalah racun mematikan yang lambat laun bisa menggerogoti kesehatan tubuh perokok pasif. Bahkan efeknya bisa lebih parah jika dibandingkan dengan perokok aktif.
Merokok memang sangat merugikan kesehatan, bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain yang ada disekitarnya. Mengingat bahaya merokok bagi kesehatan sudah sangat jelas dan nyata, mengapa tidak belajar untuk berhenti merokok sekarang. Pasti ada alternatif lain untuk meninggalkan keinginan Anda untuk merokok. Bukankah kesehatan itu mahal harganya? Sebelum semuanya terlambat, kenapa tidak dimulai dari sekarang?
Menurut penelitian seseorang yang menghisap rokok setiap hari dapat meningkatkan resiko terkena kanker laring, paru-paru, kerongkongan, rongga mulut, gangguan pembuluh darah, gangguan kehamilan dan sakit jantung. Menurut riset seseorang yang secara rutin merokok 3 hingga 4 batang sehari, delapan kali lebih beresiko terkena kanker mulut jika dibandingkan orang yang tidak merokok. Bahkan hasil terbaru menunjukkan bahwa dalam perkembangannya merokok akan mengakibatkan kanker pankreas.
Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat. Meskipun banyak riset dan bukti otentik bahwa merokok ibarat bom waktu yang bisa merusak kesehatan. Ini dikarenakan rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung sebuah zat yang bernama nikotin. Zat ini bisa menimbulkan efek santai dan inilah yang membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan.
Bahaya Merokok bagi Kesehatan Itu Bukan Hanya Milik Perokok Aktif
Jika Anda termasuk perokok aktif, nampaknya Anda harus sedikit perduli dengan orang-orang sekitarnya. Mengapa? Karena saat merokok, bukan hanya Anda yang beresiko terkena penyakit kronis tetapi orang-orang disekitarnya memiliki resiko yang jauh lebih besar.
Saat asap rokok terlepas, secara langsung seorang perokok pasif akan menghirup udara yang bercampur asap. Ini bisa mengakibatkan sesak nafas, iritasi hingga sakit jantung dan paru-paru.
Asap rokok yang terlepas mengandung nikotin, karbon monoksida, hidrogen sianida dan amonia. Semua zat-zat tersebut adalah racun mematikan yang lambat laun bisa menggerogoti kesehatan tubuh perokok pasif. Bahkan efeknya bisa lebih parah jika dibandingkan dengan perokok aktif.
Merokok memang sangat merugikan kesehatan, bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain yang ada disekitarnya. Mengingat bahaya merokok bagi kesehatan sudah sangat jelas dan nyata, mengapa tidak belajar untuk berhenti merokok sekarang. Pasti ada alternatif lain untuk meninggalkan keinginan Anda untuk merokok. Bukankah kesehatan itu mahal harganya? Sebelum semuanya terlambat, kenapa tidak dimulai dari sekarang?
Perokok yang didiagnosa menderita kanker prostat akan menghadapi tumor yang lebih ganas dan risiko kematian akibat penyakit itu dibandingkan dengan pria bukan perokok.
Kesimpulan riset yang dilakukan tim dari Harvard School of Public Health and University of California itu menemukan, risiko kematian akibat kanker prostat pada pria perokok mencapai 61 persen. Demikian juga risiko untuk terjadinya kekambuhan penyakit setelah melakukan terapi.
Di antara perokok dan bukan perokok yang kankernya belum menyebar ketika didiagnosa, atau dalam bahasa medis disebut kanker non-metastatik, risiko kematian yang dihadapi perokok mencapai 80 persen.
Meski demikian, perokok yang sudah berhenti selama 10 tahun atau lebih ketika didiagnosa kanker prostat memiliki peluang yang sama dengan pria bukan perokok, baik dalam kekambuhan maupun risiko kematian.
"Data riset ini melegakan karena hanya sedikit yang kita ketahui untuk mengurangi risiko kematian akibat kanker prostat. Ini juga bisa jadi alasan untuk tidak merokok," kata Edward Giovannucci, profesor nutrisi dan epidemiologi dari Harvard.
Penelitian tersebut mengkaji data kesehatan dari 5.366 pria yang didiagnosa kanker prostat antara tahun 1986 dan 2006. Pada periode tersebut, 1.630 meninggal, 524 (32 persen) karena kanker prostat dan 416 (26 persen) karena penyakit jantung.
Kanker prostat merupakan jenis kanker yang paling banyak diderita pria di Amerika dan mengenai 1 dari 6 pria dalam hidupnya.
Kesimpulan riset yang dilakukan tim dari Harvard School of Public Health and University of California itu menemukan, risiko kematian akibat kanker prostat pada pria perokok mencapai 61 persen. Demikian juga risiko untuk terjadinya kekambuhan penyakit setelah melakukan terapi.
Di antara perokok dan bukan perokok yang kankernya belum menyebar ketika didiagnosa, atau dalam bahasa medis disebut kanker non-metastatik, risiko kematian yang dihadapi perokok mencapai 80 persen.
Meski demikian, perokok yang sudah berhenti selama 10 tahun atau lebih ketika didiagnosa kanker prostat memiliki peluang yang sama dengan pria bukan perokok, baik dalam kekambuhan maupun risiko kematian.
"Data riset ini melegakan karena hanya sedikit yang kita ketahui untuk mengurangi risiko kematian akibat kanker prostat. Ini juga bisa jadi alasan untuk tidak merokok," kata Edward Giovannucci, profesor nutrisi dan epidemiologi dari Harvard.
Penelitian tersebut mengkaji data kesehatan dari 5.366 pria yang didiagnosa kanker prostat antara tahun 1986 dan 2006. Pada periode tersebut, 1.630 meninggal, 524 (32 persen) karena kanker prostat dan 416 (26 persen) karena penyakit jantung.
Kanker prostat merupakan jenis kanker yang paling banyak diderita pria di Amerika dan mengenai 1 dari 6 pria dalam hidupnya.
Menghilangkan kebiasaan merokok atau bahkan berhenti secara total memang sulit dilakukan. Apalagi, bagi mereka yang sudah mengalami kecanduan. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum pernah merokok, jangan sekali-sekali Anda mempunya pikiran untuk mencoba merokok.
Menurut dr. Harry A. Alamudin, MA, Direktur Medis Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSHM), merokok merupakan suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi suatu karakter, di mana hal itu tidak terlepas dari sumber utamanya yakni pikiran.
“Kebanyakan orang merokok terutama pada anak muda itu semua karena pikiran. Kalau pertama kita mau berpikir untuk tidak merokok, kita tidak akan pernah mencoba untuk merokok,” ujarnya, saat peresmian Klinik Stop Merokok di Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSHM), Rabu, (13/7/2011).
Harry menyadari, sulit untuk mengubah karakter orang yang sudah kecanduan merokok. Sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengubah pikiran dan paradigma si perokok sebagai sumber akar permasalahan.
“Sumber pertama adalah pikiran. Oleh karena itu, kita harus memasukan edukasi, pengetahuan ke dalam pikiran orang yang perokok. Sehingga diharapkan kebiasaan dan karakter orang tersebut bisa diubah,” imbuhnya.
Pada orang dewasa, kebiasaan merokok dapat menyebabkan risiko bronkitis kronis, emfisema, stroke, jantung koroner dan kanker paru-paru. Dimana, 90 persen dari angka kejadian kanker paru-paru dan 75 persen dari kejadian bronkitis kronis dan emfisema di dunia disebabkan oleh perilaku merokok.
Sementara itu, Dr. Aulia Sani, Sp.JP (K) spesialis jantung dan pembuluh darah SSHM menjelaskan, angka kejadian penyakit kronis dapat dengan mudah dan cepat dikurangi hanya dengan merubah gaya hidup. Mengurangi kebiasaan merokok adalah salah satu upaya perubahan perilaku yang dapat mencegah terjadinya penyakit kronis atau mengurangi komplikasi penyakit yang diderita.
“Oleh sebab itu, berhenti merokok pada usia berapapun tetap menguntungkan dan dapat meningkatkan harapan hidup. Jadi, berhenti merokok lebih cepat lebih menguntungkan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi bahwa ada 4.000 zat kimia yang terkandung di dalam asap rokok, di mana 250 zat kimia tersebut berbahaya dan 50 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker. Menurut WHO, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga di bawah China dan India sebagai negara yang jumlah perokoknya paling banyak di Asia.
Menurut dr. Harry A. Alamudin, MA, Direktur Medis Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSHM), merokok merupakan suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi suatu karakter, di mana hal itu tidak terlepas dari sumber utamanya yakni pikiran.
“Kebanyakan orang merokok terutama pada anak muda itu semua karena pikiran. Kalau pertama kita mau berpikir untuk tidak merokok, kita tidak akan pernah mencoba untuk merokok,” ujarnya, saat peresmian Klinik Stop Merokok di Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSHM), Rabu, (13/7/2011).
Harry menyadari, sulit untuk mengubah karakter orang yang sudah kecanduan merokok. Sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengubah pikiran dan paradigma si perokok sebagai sumber akar permasalahan.
“Sumber pertama adalah pikiran. Oleh karena itu, kita harus memasukan edukasi, pengetahuan ke dalam pikiran orang yang perokok. Sehingga diharapkan kebiasaan dan karakter orang tersebut bisa diubah,” imbuhnya.
Pada orang dewasa, kebiasaan merokok dapat menyebabkan risiko bronkitis kronis, emfisema, stroke, jantung koroner dan kanker paru-paru. Dimana, 90 persen dari angka kejadian kanker paru-paru dan 75 persen dari kejadian bronkitis kronis dan emfisema di dunia disebabkan oleh perilaku merokok.
Sementara itu, Dr. Aulia Sani, Sp.JP (K) spesialis jantung dan pembuluh darah SSHM menjelaskan, angka kejadian penyakit kronis dapat dengan mudah dan cepat dikurangi hanya dengan merubah gaya hidup. Mengurangi kebiasaan merokok adalah salah satu upaya perubahan perilaku yang dapat mencegah terjadinya penyakit kronis atau mengurangi komplikasi penyakit yang diderita.
“Oleh sebab itu, berhenti merokok pada usia berapapun tetap menguntungkan dan dapat meningkatkan harapan hidup. Jadi, berhenti merokok lebih cepat lebih menguntungkan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi bahwa ada 4.000 zat kimia yang terkandung di dalam asap rokok, di mana 250 zat kimia tersebut berbahaya dan 50 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker. Menurut WHO, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga di bawah China dan India sebagai negara yang jumlah perokoknya paling banyak di Asia.
This month marks the 40th anniversary of Henry Kissinger's secret trip to Beijing, which launched the process of mending a 20-year breach in diplomatic relations between the United States and China. That trip, and President Richard Nixon's subsequent visit, represented a major Cold War realignment. The US and China put aside their intense hostility in a joint and successful effort to contain an expansionist Soviet Union.
Today, the Soviet Union has vanished, and Chinese power is growing. Some in the US argue that China's rise cannot be peaceful, and that the US, therefore, should now adopt a policy of containing the People's Republic. Indeed, many Chinese officials perceive that to be the current American strategy. They are wrong.
After all, Cold War containment of the USSR meant virtually no trade and little social contact. Today, by contrast, the US not only has massive trade with China, but also extensive social contact, including 125,000 Chinese students attending universities in the US.
With the end of the Cold War, the containment of the Soviet Union ushered in by Kissinger's visit could no longer serve as the basis for US-China relations. Moreover, relations with China cooled after the Tiananmen Square shootings in 1989, and the Clinton administration had to devise a new approach.
When I was supervising the Pentagon's East Asia Strategy Review in 1994, we rejected the idea of containment of China for two reasons. If we treated China as an enemy, we were guaranteeing an enemy in the future. If we treated China as a friend, we could not guarantee friendship, but we could at least keep open the possibility of more benign outcomes.
In addition, it would have been difficult to persuade other countries to join a coalition to contain China unless China resorted to bullying tactics, as the Soviets did after World War II. Only China, by its behaviour, could organise the containment of China by others.
Instead of containment, the strategy that the Clinton administration devised could be termed "integrate but hedge" - something like Ronald Reagan's "trust but verify" approach to strategic agreements with the Soviets. On one hand, the US supported China's membership in the World Trade Organisation and accepted Chinese goods and visitors. On the other hand, the Clinton-Hashimoto Declaration of April 1996 affirmed that the US-Japan security treaty, rather than being a Cold War relic, would provide the basis for a stable and prosperous East Asia.
Smart power instead of containment
Clinton also began to improve relations with India, a strategy that has enjoyed bipartisan support in the US. The Bush administration continued to improve bilateral relations, while deepening and formalising the economic dialogue with China. Then Deputy Secretary of State Robert Zoellick made clear that the US would accept the rise of China as a "responsible stakeholder". That policy continues to guide the Obama administration, which has broadened the annual economic consultations with China to include security issues.
As I argue in my new book The Future of Power, one of the major power shifts of the twenty-first century is Asian revival. In 1800, Asia represented half the world's population and half the world's economy. By 1900, the industrial revolution in Europe and North America drove down Asia's share of global output to 20 per cent. By the middle of this century, Asia should again represent half the world's population and GDP.
This is a natural and welcome evolution, as it enables hundreds of millions of people to escape from poverty. At the same time, however, it has given rise to fears that China will become a threat to the US.
Such fears appear exaggerated, particularly when one considers that Asia is not one entity. It has its own internal balance of power. Japan, India, Vietnam, and other countries do not want to be dominated by China, and thus welcome a US presence in the region. Unless China develops its "soft power", the rise in its military and economic power is likely to frighten its neighbours into seeking coalitions to balance its rise. It is as if Mexico and Canada sought an alliance with China to balance US power in North America.
After the 2008-2009 financial crisis, as China recovered rapidly and resumed ten per cent annual economic growth, some Chinese officials and commentators urged a more assertive foreign policy to reflect China's new strength. Many mistakenly believed that the US was in decline, and that the crisis presented new strategic opportunities for China.
For example, China began pressing territorial claims in the South China Sea, as well as escalating a longstanding border dispute with India. The net result is that over the past two years, China has worsened its relations with Japan, India, South Korea, Vietnam, and others - quite a remarkable record that confirms the US strategic premise that "only China can contain China".
But it would be a mistake to focus only on the hedging part of American strategy. The US and China (as well as other countries) have much to gain from collaborating on transnational issues. One cannot devise and implement solutions to global financial stability, climate change, cyber terrorism, or pandemics without such cooperation.
If power is the ability to obtain the outcomes one wants, it is important to remember that sometimes our power is greater when we act with others rather than merely over others. This important dimension of a "smart power" strategy for the twenty-first century is not captured by the concept of containment. When Kissinger landed in Beijing four decades ago, he ushered in not only a Cold War transformation, but also a new era of US-Chinese engagement.
Joseph S Nye Jr, Assistant Secretary of Defense in the Clinton Administration, and currently a professor at Harvard University, is the author of The Future of Power.
The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily represent al Jazeera's editorial policy.
Today, the Soviet Union has vanished, and Chinese power is growing. Some in the US argue that China's rise cannot be peaceful, and that the US, therefore, should now adopt a policy of containing the People's Republic. Indeed, many Chinese officials perceive that to be the current American strategy. They are wrong.
After all, Cold War containment of the USSR meant virtually no trade and little social contact. Today, by contrast, the US not only has massive trade with China, but also extensive social contact, including 125,000 Chinese students attending universities in the US.
With the end of the Cold War, the containment of the Soviet Union ushered in by Kissinger's visit could no longer serve as the basis for US-China relations. Moreover, relations with China cooled after the Tiananmen Square shootings in 1989, and the Clinton administration had to devise a new approach.
When I was supervising the Pentagon's East Asia Strategy Review in 1994, we rejected the idea of containment of China for two reasons. If we treated China as an enemy, we were guaranteeing an enemy in the future. If we treated China as a friend, we could not guarantee friendship, but we could at least keep open the possibility of more benign outcomes.
In addition, it would have been difficult to persuade other countries to join a coalition to contain China unless China resorted to bullying tactics, as the Soviets did after World War II. Only China, by its behaviour, could organise the containment of China by others.
Instead of containment, the strategy that the Clinton administration devised could be termed "integrate but hedge" - something like Ronald Reagan's "trust but verify" approach to strategic agreements with the Soviets. On one hand, the US supported China's membership in the World Trade Organisation and accepted Chinese goods and visitors. On the other hand, the Clinton-Hashimoto Declaration of April 1996 affirmed that the US-Japan security treaty, rather than being a Cold War relic, would provide the basis for a stable and prosperous East Asia.
Smart power instead of containment
Clinton also began to improve relations with India, a strategy that has enjoyed bipartisan support in the US. The Bush administration continued to improve bilateral relations, while deepening and formalising the economic dialogue with China. Then Deputy Secretary of State Robert Zoellick made clear that the US would accept the rise of China as a "responsible stakeholder". That policy continues to guide the Obama administration, which has broadened the annual economic consultations with China to include security issues.
As I argue in my new book The Future of Power, one of the major power shifts of the twenty-first century is Asian revival. In 1800, Asia represented half the world's population and half the world's economy. By 1900, the industrial revolution in Europe and North America drove down Asia's share of global output to 20 per cent. By the middle of this century, Asia should again represent half the world's population and GDP.
This is a natural and welcome evolution, as it enables hundreds of millions of people to escape from poverty. At the same time, however, it has given rise to fears that China will become a threat to the US.
Such fears appear exaggerated, particularly when one considers that Asia is not one entity. It has its own internal balance of power. Japan, India, Vietnam, and other countries do not want to be dominated by China, and thus welcome a US presence in the region. Unless China develops its "soft power", the rise in its military and economic power is likely to frighten its neighbours into seeking coalitions to balance its rise. It is as if Mexico and Canada sought an alliance with China to balance US power in North America.
After the 2008-2009 financial crisis, as China recovered rapidly and resumed ten per cent annual economic growth, some Chinese officials and commentators urged a more assertive foreign policy to reflect China's new strength. Many mistakenly believed that the US was in decline, and that the crisis presented new strategic opportunities for China.
For example, China began pressing territorial claims in the South China Sea, as well as escalating a longstanding border dispute with India. The net result is that over the past two years, China has worsened its relations with Japan, India, South Korea, Vietnam, and others - quite a remarkable record that confirms the US strategic premise that "only China can contain China".
But it would be a mistake to focus only on the hedging part of American strategy. The US and China (as well as other countries) have much to gain from collaborating on transnational issues. One cannot devise and implement solutions to global financial stability, climate change, cyber terrorism, or pandemics without such cooperation.
If power is the ability to obtain the outcomes one wants, it is important to remember that sometimes our power is greater when we act with others rather than merely over others. This important dimension of a "smart power" strategy for the twenty-first century is not captured by the concept of containment. When Kissinger landed in Beijing four decades ago, he ushered in not only a Cold War transformation, but also a new era of US-Chinese engagement.
Joseph S Nye Jr, Assistant Secretary of Defense in the Clinton Administration, and currently a professor at Harvard University, is the author of The Future of Power.
The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily represent al Jazeera's editorial policy.
Ruyati binti Satubi, yang beralamat di Kampung Ceger, Rt 003/01 Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi adalah seorang tenaga kerja yang dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan Darsem akan mendapat hukuman yang sama, jika ia gagal membayar diyat (uang darah) sebesar 2 juta riyal (US $ 547.000 ).
Tidak seperti Ruyati, Darsem mendapat permintaan maaf dari ahli waris korban setelah melakukan negosiasi yang melibatkan Kedutaan Besar Indonesia, Islah Lajnah (mirip dengan Komisi Yudisial) dan gubernur Riyadh termasuk juga peran seorang donor Arab Saudi yang meminta anonimitas memberikan 1 juta riyal untuk Darsem.
Para lawyer kita mungkin sedikit yang tahu tentang hukum di Arab Saudi. Dalam hukum Arab Saudi, bahwa kejahatan dibagi menjadi dua kelompok : Tetap dan ta’zir. Yang pertama mengacu pada kejahatan yang hukumannya sudah diatur oleh Alquran tanpa campur tangan manusia, seperti Pembunuhan, perzinahan, pencurian, perampokan dan mabuk. Hukuman untuk kelompok kedua (ta’zir) adalah kejahatan yang diputuskan oleh ulama kerajaan setelah konsultasi, pakar hukum dan masyarakat adat.
Dalam kasus pembunuhan, si pembunuh harus dihukum mati sebagai retribusi yang sama (qisas). Tapi tidak seperti empat lainnya (perzinahan, pencurian, perampokan dan mabuk). Untuk kasus pembunuhan, si keluarga korban yang dibunuh bisa memaafkan pelaku berdasarkan Qur’an surat al-Baqarah ayat 178. Bahkan, Alquran menegaskan bahwa pengampunan adalah bantuan dari Allah Yang Mahakuasa. Tuhan berkata, “Jadi siapa pun yang maaf dari saudaranya, membiarkan [maaf] diikuti dengan cara yang baik dan biarkan [orang diampuni] membayar [uang darah] dengan cara yang baik [juga].
Itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, jadi baginya siksa yang pedih. Uang tebusan itu setara dengan 100 unta. Jadi, jika harga unta 2000 riyal, maka Darsem harus membayar 100 unta x 2000 riyal = 2 juta riyal.
Berdasarkan school of law yang berlaku (dikembangkan dan dipatuhi ) di Arab Saudi, bahwa pembunuhan dikategorikan sebagai qatl bil AMD (pembunuhan yang disengaja) dan qatl ghair AMD (tidak disengaja pembunuhan / pembunuhan).
Tentu saja, hukuman yang berbeda. Pembunuhan dapat dinyatakan disengaja atau tidak berdasarkan pada bukti dan kesaksian saksi. Artinya hukuman itu dapat dibedakan berdasarkan sifat dari pembunuhan dan bukti.
Mengacu pada kasus Ruyati dan Darsem, ada tiga hal menarik yang bisa kita amati. Pertama, dalam pra-Islam tradisi Arab, setiap kejahatan yang mengakibatkan darah dianggap sebagai masalah keturunan jika melibatkan suku nomaden dan suku lain tanpa aturan yang jelas. Islam kemudian mengatur qisas, yang diterapkan untuk non-anggota suku dan klan. Qisas itu dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang damai.
Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi grasi terhadap para pelaku dalam pertukaran untuk hukuman mati. Sementara beberapa negara mencoba untuk menyingkirkan hukuman mati, Nabi Allah telah ditangani itu berabad-abad lalu. Diriwayatkan oleh Abu Huraira, Rasul Allah berkata, “Allah tertawa pada dua [tubuh].
Salah satunya adalah pembunuh, namun keduanya masuk surga. Yang laki-laki adalah berjuang di jalan Allah dan kemudian dibunuh [ia masuk surga]. Kemudian si pembunuh bertobat dan masuk Islam dan menemukan kemartiran [masuk surga terlalu]:. Memberikan ruang untuk pengampunan kepada para pelaku, pertobatan akan membuatnya lebih baik. Untuk alasan itu, qisas tidak berlaku jika, misalnya, dari 10 ahli waris, satu orang memilih untuk memaafkan dihukum.
Kedua, KUHAP Arab Saudi adalah manifestasi dari fiqh Hanbali seperti diuraikan dalam bentuk undang-undang. Tidak seperti di Indonesia, Kode Acara Pidana Arab Saudi mengandung banyak jurisprudences. Jadi, jika Anda adalah seorang pengacara litigasi, Anda harus menghafal ayat-ayat al-Qur’an, hadis (tradisi nabi) dan ribuan jurisprudences yang telah di tempatkan selama berabad-abad. Di Arab Saudi, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kerajaan, dengan menteri keadilan yang memimpin Mahkamah Agung.
Ketiga, sebagian besar kasus pidana yang melibatkan warga negara Indonesia terjadi dalam ruang yang sangat pribadi. Kita tahu pembantu rumah tangga bekerja di sektor domestik di mana perlindungan hukum yang rapuh dan sulit.
Dalam kasus Darsem, pembunuhan itu terjadi sebagai pertahanan diri terhadap upaya pemerkosaan. Masalahnya, lokus delictinya adalah ruang pribadi.
Selanjutnya, otopsi pada tubuh seorang Muslim harus dilakukan oleh seorang dokter Muslim. Pemeriksaan saksi atau terdakwa harus disertai oleh petugas dan pengacara dari jenis kelamin yang sama.
Kesimpulannya, Jika Pemerintah tanggap dan peduli masalah perlindungan TKI di luar negeri masalahnya akan dapat diselesaikan dengan baik, dan hukum yang berlaku di Arab Saudi tidaklah kejam seperti apa yang dipahami orang saat ini. Jadi jelas sekali ini adalah semata-mata karena kelalaian dan ketidak pedulian Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan para TKI kita di Arab Saudi termasuk juga yang ada di negara-negara lain.
Selain itu pengacara yang menguasai dibidang syariah sangat minim. Artinya tidak memilik pengacara yang handal dalam bidangnya, khususnya yang memiliki latar belakang syari’ah. Khusus untuk ini merupakan tantangan para sarjana-sarjana syari’ah agar peran dan penguasaannya di bidang lawyer mumpuni dan berstandar umum.
Sebaiknya, Indonesia dapat belajar dari kasus Sarah Balabagan, seorang pelayan Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Uni Emirat Arab enam tahun lalu.
Berkat lobi presiden Fidel Ramos, Syeikh Zaed bin Sultan an-Nahyan meminta keluarga korban untuk mengampuni Balabagan. Dan pemerintah Filipina mengumpulkan uang untuk membayar denda. Balabagan ditetapkan gratis di terakhir.
Mudah-mudahan, Ruyati adalah warga negara Indonesia terakhir yang dieksekusi mati di Timur Tengah, dan kita berharap Darsem dan kawan lainnya bisa bebas dari hukuman pancung.
posted on: Kompasiana
Tidak seperti Ruyati, Darsem mendapat permintaan maaf dari ahli waris korban setelah melakukan negosiasi yang melibatkan Kedutaan Besar Indonesia, Islah Lajnah (mirip dengan Komisi Yudisial) dan gubernur Riyadh termasuk juga peran seorang donor Arab Saudi yang meminta anonimitas memberikan 1 juta riyal untuk Darsem.
Para lawyer kita mungkin sedikit yang tahu tentang hukum di Arab Saudi. Dalam hukum Arab Saudi, bahwa kejahatan dibagi menjadi dua kelompok : Tetap dan ta’zir. Yang pertama mengacu pada kejahatan yang hukumannya sudah diatur oleh Alquran tanpa campur tangan manusia, seperti Pembunuhan, perzinahan, pencurian, perampokan dan mabuk. Hukuman untuk kelompok kedua (ta’zir) adalah kejahatan yang diputuskan oleh ulama kerajaan setelah konsultasi, pakar hukum dan masyarakat adat.
Dalam kasus pembunuhan, si pembunuh harus dihukum mati sebagai retribusi yang sama (qisas). Tapi tidak seperti empat lainnya (perzinahan, pencurian, perampokan dan mabuk). Untuk kasus pembunuhan, si keluarga korban yang dibunuh bisa memaafkan pelaku berdasarkan Qur’an surat al-Baqarah ayat 178. Bahkan, Alquran menegaskan bahwa pengampunan adalah bantuan dari Allah Yang Mahakuasa. Tuhan berkata, “Jadi siapa pun yang maaf dari saudaranya, membiarkan [maaf] diikuti dengan cara yang baik dan biarkan [orang diampuni] membayar [uang darah] dengan cara yang baik [juga].
Itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, jadi baginya siksa yang pedih. Uang tebusan itu setara dengan 100 unta. Jadi, jika harga unta 2000 riyal, maka Darsem harus membayar 100 unta x 2000 riyal = 2 juta riyal.
Berdasarkan school of law yang berlaku (dikembangkan dan dipatuhi ) di Arab Saudi, bahwa pembunuhan dikategorikan sebagai qatl bil AMD (pembunuhan yang disengaja) dan qatl ghair AMD (tidak disengaja pembunuhan / pembunuhan).
Tentu saja, hukuman yang berbeda. Pembunuhan dapat dinyatakan disengaja atau tidak berdasarkan pada bukti dan kesaksian saksi. Artinya hukuman itu dapat dibedakan berdasarkan sifat dari pembunuhan dan bukti.
Mengacu pada kasus Ruyati dan Darsem, ada tiga hal menarik yang bisa kita amati. Pertama, dalam pra-Islam tradisi Arab, setiap kejahatan yang mengakibatkan darah dianggap sebagai masalah keturunan jika melibatkan suku nomaden dan suku lain tanpa aturan yang jelas. Islam kemudian mengatur qisas, yang diterapkan untuk non-anggota suku dan klan. Qisas itu dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang damai.
Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi grasi terhadap para pelaku dalam pertukaran untuk hukuman mati. Sementara beberapa negara mencoba untuk menyingkirkan hukuman mati, Nabi Allah telah ditangani itu berabad-abad lalu. Diriwayatkan oleh Abu Huraira, Rasul Allah berkata, “Allah tertawa pada dua [tubuh].
Salah satunya adalah pembunuh, namun keduanya masuk surga. Yang laki-laki adalah berjuang di jalan Allah dan kemudian dibunuh [ia masuk surga]. Kemudian si pembunuh bertobat dan masuk Islam dan menemukan kemartiran [masuk surga terlalu]:. Memberikan ruang untuk pengampunan kepada para pelaku, pertobatan akan membuatnya lebih baik. Untuk alasan itu, qisas tidak berlaku jika, misalnya, dari 10 ahli waris, satu orang memilih untuk memaafkan dihukum.
Kedua, KUHAP Arab Saudi adalah manifestasi dari fiqh Hanbali seperti diuraikan dalam bentuk undang-undang. Tidak seperti di Indonesia, Kode Acara Pidana Arab Saudi mengandung banyak jurisprudences. Jadi, jika Anda adalah seorang pengacara litigasi, Anda harus menghafal ayat-ayat al-Qur’an, hadis (tradisi nabi) dan ribuan jurisprudences yang telah di tempatkan selama berabad-abad. Di Arab Saudi, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kerajaan, dengan menteri keadilan yang memimpin Mahkamah Agung.
Ketiga, sebagian besar kasus pidana yang melibatkan warga negara Indonesia terjadi dalam ruang yang sangat pribadi. Kita tahu pembantu rumah tangga bekerja di sektor domestik di mana perlindungan hukum yang rapuh dan sulit.
Dalam kasus Darsem, pembunuhan itu terjadi sebagai pertahanan diri terhadap upaya pemerkosaan. Masalahnya, lokus delictinya adalah ruang pribadi.
Selanjutnya, otopsi pada tubuh seorang Muslim harus dilakukan oleh seorang dokter Muslim. Pemeriksaan saksi atau terdakwa harus disertai oleh petugas dan pengacara dari jenis kelamin yang sama.
Kesimpulannya, Jika Pemerintah tanggap dan peduli masalah perlindungan TKI di luar negeri masalahnya akan dapat diselesaikan dengan baik, dan hukum yang berlaku di Arab Saudi tidaklah kejam seperti apa yang dipahami orang saat ini. Jadi jelas sekali ini adalah semata-mata karena kelalaian dan ketidak pedulian Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan para TKI kita di Arab Saudi termasuk juga yang ada di negara-negara lain.
Selain itu pengacara yang menguasai dibidang syariah sangat minim. Artinya tidak memilik pengacara yang handal dalam bidangnya, khususnya yang memiliki latar belakang syari’ah. Khusus untuk ini merupakan tantangan para sarjana-sarjana syari’ah agar peran dan penguasaannya di bidang lawyer mumpuni dan berstandar umum.
Sebaiknya, Indonesia dapat belajar dari kasus Sarah Balabagan, seorang pelayan Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Uni Emirat Arab enam tahun lalu.
Berkat lobi presiden Fidel Ramos, Syeikh Zaed bin Sultan an-Nahyan meminta keluarga korban untuk mengampuni Balabagan. Dan pemerintah Filipina mengumpulkan uang untuk membayar denda. Balabagan ditetapkan gratis di terakhir.
Mudah-mudahan, Ruyati adalah warga negara Indonesia terakhir yang dieksekusi mati di Timur Tengah, dan kita berharap Darsem dan kawan lainnya bisa bebas dari hukuman pancung.
posted on: Kompasiana
Anda mungkin punya masalah berat badan tak seimbang karena pola makan yang tak wajar, berikut makanan yang mungkin membantu anda mengurangi rasa ingin makan yang berlebihan
1. Apel
Semua buah dan sayuran yang mengandung banyak air dan serat dapat menghasilkan sinyal kenyang di usus halus, apel salah satunya. Setelah dicerna, apel memproduksi hormon GLP-1, yang mengirimkan sinyal ke otak untuk membujuk Anda berpikir perut sudah atau masih kenyang. Penelitian menunjukkan apel juga sangat efektif untuk menurunkan berat badan.
Makan satu buah apel berukuran sedang 15 menit sebelum makan untuk membantu mengatur nafsu makan.
2. Cabai merah
Penelitian terakhir menemukan bahwa setengah sendok teh cabai merah cincang yang dimasukkan ke dalam makanan dapat mengurangi nafsu makan. Para ilmuwan menemukan Capsaicin, yaitu elemen yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa panas pada cabai, dapat mengurangi rasa lapar sambil meningkatkan energi.
3. Rumput laut
Ilmuwan Belanda telah menemukan bahwa ganggang adalah serat makanan alami yang berasal dari rumput laut, yang dapat menekan rasa lapar sebesar 30 persen dan terus merasa kenyang sampai waktu makan siang.
4. Teh hijau
American Journal of Clinical Nutrition melaporkan teh hijau mengandung katekin, yanti zat yang dapat merangsang tubuh untuk membakar kalori lebih banyak.
Selain itu, teh hijau juga mengandung antioksidan tertentu yang diyakini memiliki efek pada hormon Leptin, yaitu hormon bertanggung jawab untuk mengendalikan nafsu makan.
Minum 3 sampai 6 cangkir teh hijau sehari mempercepat laju tubuh membakar energi sel hingga 40 persen, dan juga meningkatkan tingkat pembakaran lemak.
5. Telur
Kualitas protein telur adalah yang tertinggi dari setiap produk makanan secara keseluruhan dan menurut review ilmiah baru-baru ini, kandungan protein yang tinggi ini berperan dalam manajemen berat badan.
Menurut laporan jurnal American College of Nutrition, makan dua telur dadar untuk sarapan mengakibatkan orang makan lebih sedikit kalori untuk sisa waktu makan berikutnya.
Memulai hari dengan sarapan telur dapat mencegah rasa lapar datang hingga makan siang.
6. Jeruk nipis atau lemon
Lemon mengandung pektin, yaitu serat larut alami dan pembentuk gel yang dapat membakar lemak yang disimpan oleh tubuh dan memperlambat proses pencernaan sehingga Anda merasa kenyang lebih lama.
Peneliti AS menemukan bahwa asam lemon dan pektin dapat memperlambat penyerapan gula setelah makan dan menghindari gula darah rendah yang dapat mengakibatkan orang berkeinginan ngemil.
Vitamin C dalam lemon juga membantu untuk menghasilkan karnitin, yaitu asam amino untuk mendorong tubuh untuk membakar lemak.
7. Air putih
Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa minum air putih tepat sebelum makan benar-benar dapat membantu orang untuk menurunkan berat badan.
8. Bawang putih
Para peneliti di Israel baru-baru ini menemukan bahwa kandungan allicin pada bawang putih, yang bertanggung jawab memberikan bau menyengat, dapat merangsang pusat kenyang di otak, juga mengurangi rasa lapar.
Bawang putih juga merangsang sistem saraf untuk melepaskan hormon seperti adrenalin, yang pada gilirannya mempercepat tingkat metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih banyak
1. Apel
Semua buah dan sayuran yang mengandung banyak air dan serat dapat menghasilkan sinyal kenyang di usus halus, apel salah satunya. Setelah dicerna, apel memproduksi hormon GLP-1, yang mengirimkan sinyal ke otak untuk membujuk Anda berpikir perut sudah atau masih kenyang. Penelitian menunjukkan apel juga sangat efektif untuk menurunkan berat badan.
Makan satu buah apel berukuran sedang 15 menit sebelum makan untuk membantu mengatur nafsu makan.
2. Cabai merah
Penelitian terakhir menemukan bahwa setengah sendok teh cabai merah cincang yang dimasukkan ke dalam makanan dapat mengurangi nafsu makan. Para ilmuwan menemukan Capsaicin, yaitu elemen yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa panas pada cabai, dapat mengurangi rasa lapar sambil meningkatkan energi.
3. Rumput laut
Ilmuwan Belanda telah menemukan bahwa ganggang adalah serat makanan alami yang berasal dari rumput laut, yang dapat menekan rasa lapar sebesar 30 persen dan terus merasa kenyang sampai waktu makan siang.
4. Teh hijau
American Journal of Clinical Nutrition melaporkan teh hijau mengandung katekin, yanti zat yang dapat merangsang tubuh untuk membakar kalori lebih banyak.
Selain itu, teh hijau juga mengandung antioksidan tertentu yang diyakini memiliki efek pada hormon Leptin, yaitu hormon bertanggung jawab untuk mengendalikan nafsu makan.
Minum 3 sampai 6 cangkir teh hijau sehari mempercepat laju tubuh membakar energi sel hingga 40 persen, dan juga meningkatkan tingkat pembakaran lemak.
5. Telur
Kualitas protein telur adalah yang tertinggi dari setiap produk makanan secara keseluruhan dan menurut review ilmiah baru-baru ini, kandungan protein yang tinggi ini berperan dalam manajemen berat badan.
Menurut laporan jurnal American College of Nutrition, makan dua telur dadar untuk sarapan mengakibatkan orang makan lebih sedikit kalori untuk sisa waktu makan berikutnya.
Memulai hari dengan sarapan telur dapat mencegah rasa lapar datang hingga makan siang.
6. Jeruk nipis atau lemon
Lemon mengandung pektin, yaitu serat larut alami dan pembentuk gel yang dapat membakar lemak yang disimpan oleh tubuh dan memperlambat proses pencernaan sehingga Anda merasa kenyang lebih lama.
Peneliti AS menemukan bahwa asam lemon dan pektin dapat memperlambat penyerapan gula setelah makan dan menghindari gula darah rendah yang dapat mengakibatkan orang berkeinginan ngemil.
Vitamin C dalam lemon juga membantu untuk menghasilkan karnitin, yaitu asam amino untuk mendorong tubuh untuk membakar lemak.
7. Air putih
Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa minum air putih tepat sebelum makan benar-benar dapat membantu orang untuk menurunkan berat badan.
8. Bawang putih
Para peneliti di Israel baru-baru ini menemukan bahwa kandungan allicin pada bawang putih, yang bertanggung jawab memberikan bau menyengat, dapat merangsang pusat kenyang di otak, juga mengurangi rasa lapar.
Bawang putih juga merangsang sistem saraf untuk melepaskan hormon seperti adrenalin, yang pada gilirannya mempercepat tingkat metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih banyak
Di tengah kontroversi kabar antara moratorium dan tidak pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di sektor informal, akhirnya pemerintah Arab Saudi melalui kementrian tenaga Kerja mengumumkan penghentian penerbitan visa kerja sektor informal untuk Indonesia dan Pilipina. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Hattab Al Anazy Rabu kemarin ( 29 Juni 2011 )seperti dilansir harian berbahasa arab Al Watan. terhitung sejak hari Sabtu 02 Juli kementrian tenaga kerja sudah tidak melayani pengajuan visa untuk indonesia dan pilipina. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk pengajuan domestic worker visa (TKW dan supir rumah tangga) dan bukan untuk visa pekerja di sektor formal.
Pengumuman tersebut berkaitan dengan keputusan Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKW yang rencananya mulai berlaku per tanggal 1 Agustus 2011, karena desakan masyarakat menyusul kasus-kasus lemahnya perlindungan tenaga kerja di negeri minyak ini. Disisi lain masih ada sekitar 120 ribu visa yang sudah terbit dan terkirim ke Jakarta sampai saat ini belum terproses. Menurutnya keputusan ini juga berkaitan dengan animo sebagian masyarakat untuk membuka rekrutmen dari negara yang lain seperti Ethiopia, Nepal, Kenya dan Eriteria.
Beberapa bulan yang lalu pemerintah Pilipina mengajukan persyaratan yang dinilai tidak masuk akal oleh keluarga Saudi seperti akomodasi yang harus diberikan pada pembantunya, dari ukuran kamar, konsumsi listrik, libur sehari selama satu minggu dan gaji bulanan $400. Namun yang terakhir pemerintah Arab Saudi hanya menyetujui gaji sebesar $ 210. Tarik ulur kesepakatan itu sampai saat ini tak membuahkan MoU baru dari kedua belah pihak.
Pemerintah Pilipina dinilai lebih tegas dan selektif dalam mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri. Sangat jarang sekali ditemukan kasus-kasus kekerasan terhadap pembantu berkebangsaan Pilipina di Arab Saudi. Jumlah mereka tidak sebanyak pembantu Indonesia, namun mereka bisa berinteraksi antara satu dan lainnya dan berhak berada di luar rumah untuk libur selama sehari dalam seminggu. Pemerintah Pilipina juga melalui konsulernya sangat reaktif terhadap persoalan yang dihadapi tenaga kerja mereka.
Indonesia..?
Pengumuman tersebut berkaitan dengan keputusan Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKW yang rencananya mulai berlaku per tanggal 1 Agustus 2011, karena desakan masyarakat menyusul kasus-kasus lemahnya perlindungan tenaga kerja di negeri minyak ini. Disisi lain masih ada sekitar 120 ribu visa yang sudah terbit dan terkirim ke Jakarta sampai saat ini belum terproses. Menurutnya keputusan ini juga berkaitan dengan animo sebagian masyarakat untuk membuka rekrutmen dari negara yang lain seperti Ethiopia, Nepal, Kenya dan Eriteria.
Beberapa bulan yang lalu pemerintah Pilipina mengajukan persyaratan yang dinilai tidak masuk akal oleh keluarga Saudi seperti akomodasi yang harus diberikan pada pembantunya, dari ukuran kamar, konsumsi listrik, libur sehari selama satu minggu dan gaji bulanan $400. Namun yang terakhir pemerintah Arab Saudi hanya menyetujui gaji sebesar $ 210. Tarik ulur kesepakatan itu sampai saat ini tak membuahkan MoU baru dari kedua belah pihak.
Pemerintah Pilipina dinilai lebih tegas dan selektif dalam mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri. Sangat jarang sekali ditemukan kasus-kasus kekerasan terhadap pembantu berkebangsaan Pilipina di Arab Saudi. Jumlah mereka tidak sebanyak pembantu Indonesia, namun mereka bisa berinteraksi antara satu dan lainnya dan berhak berada di luar rumah untuk libur selama sehari dalam seminggu. Pemerintah Pilipina juga melalui konsulernya sangat reaktif terhadap persoalan yang dihadapi tenaga kerja mereka.
Indonesia..?
Bertepatan dengan musim haji beberpa bulan yang lalu, kitapun pernah mendengar berita yang juga cukup menyesakkan dada, yakni terbunuhnya Kikim Komalasari, dimana mayatnya sempat ditemukan di tempat sampah setelah diduga diperkosa oleh pelaku yang tak lain adalah majikannya sendiri. Kita hanya bisa mengelus dada saat menyadari bahwa TKI-TKW hanya dijadikan komoditas dari pada layaknya manusia yang seyogyanya dijaga hak-haknya. Belum tuntas kontroversi antara moratorium dan tidak pengiriman TKW ke Arab Saudi pasca meninggalnya Kikim, muncul kasus baru yang menimpa Sumiati, TKW asal Dompu yang disiksa majikannya hingga mengalami luka serius di bagian muka dan sekujur tubuh serta sempat menjalani operasi paru-paru akibat kekerasan yang dilakukan majikannya. Pengadilan tingkat pertama Jedah memvonis majikan dengan 3 tahun kurungan penjara. Sayangnya belakangan terdengar kabar bahwa terdakwa pelaku penganiayaan terhadapa pembantunya itu kemudian divonis bebas setelah mengajukan banding pada mahkamah tingkat 2 di kota Mekkah. Lagi-lagi kabar miris ini menggambarkan bahwa diplomasi dan advokasi perlindungan kita memang amat lemah kalau tidak dibilang mandul.
Dari dua kasus tersebut sebenarnya pemerintah atas desakan masyarakat sudah berkeinginan melakukan moratorium pengiriman TKW ke Negara sumber minyak ini, sayangnya pertimbangan remittance dari keringat babu yang mencapai angka $ 7 Milliar pet tahun tersebut ditengarai membuat pihak-pihak yang mestinya bertanggung jawab bergeming dan tetap “keukeuh” mengeruk keuntungan dari keringat orang yang dengan bangganya mereka sebut “pahlawan Devisa”. Sekarang kasus Ruyati telah menggugah perasaan ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang prihatin dengan rapuhnya diplomasi ketenagakerjaan kita.
Kejanggalan di Depnakertrans
Pasca dua kasus enam bulan yang lalu yang menimpa Kikim dan sumiati, sebenarnya sudah ada kejanggalan yang jika kita telisik lebih jauh terasa aneh dan membingungkan. KJRI Jedah dan KBRI Riyadh sudah mengeluarkan persyaratan formal bagi calon pengguna jasa yang ingin merekrut TKW dari Indonesia dengan memberlakukan sistem kualifikasi. Hanya calon pengguna yang dinyatakan qualified yang boleh menggunakan jasa tenaga kerja dari Indonesia, jika tidak bisa meyertakan persyaratan-persyaratan dimaksud, Perjanjian Kerja (PK) antara pengguna jasa dan calon tenaga kerja tak bisa disahkan oleh pihak KJRI-KBRI. Artinya visa kerja tanpa pengesahan kontrak kerja antara pengguna jasa dan calon tenaga kerja oleh KJRI-KBRI tidak bisa diproses di Depnakertrans. Persyaratan-persyaratan itu antara lain :
- Menyertakan surat kelakuan baik dari Kepolisian setempat.
- Membuat surat pernyataan akan memberlakukan dengan baik calon tenaga kerja yang disahkan oleh pihak pemerintah yang berwenang dan menyertakan daftar anggota keluarga dengan foto masing-masing anggota keluarga.
- Memiliki penghasilan minimal SAR 6000 (sekitar 15 juta) per bulan untuk 1 tenaga kerja.
dan syarat-syarat lain yang lebih detail yang tidak bisa saya paparkan disini.
Kenyataannya pasca diberlakukannya PK baru untuk visa kerja non formal yang dikirimkan melalui PJTKI hampir seluruhnya tidak disertai dengan Perjanjian Kerja yang disahkan melalui perwakilan RI baik di Jedah atau Riyadh. Karena hampir seluruh calon pengguna jasa keberatan dengan syarat-syarat yang mereka anggap "konyol". Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, Bagaimana mungkin visa tanpa kontrak kerja dapat di proses di Depnakertrans.? Selidik punya selidik ternyata ada main mata antara pihak PJTKI dan "oknum" di departemen ini. Istilah tahu sama tahu walau dengan PK aspal bisa saja diproses, yang penting ada pundi-pundi yang setimpal untuk tiap satu berkasnya. Yang penting tidak ada sidak dari KPK. Lagi-lagi oknum hipokrit seperti ini yang memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan orang lain.
Usulan Absurd
Kepala BPN2TKI Jumhur Hidayat mengusulkan perubahan pola pekerja rumah tangga di Arab Saudi dari “live in” menjadi “live out”, tentu maksudnya menyediakan rumah penampungan bagi TKW yang ingin cuti mingguan. Usulan ini cukup rasional dan menjadi salah satu solusi meminimalisir perlakuan atau pelanggaran pengguna jasa terhadap point-point perjanjian kerja yang memang sering dilanggar oleh pengguna jasa sebagai pihak pertama. Ini berarti bahwa TKW memiliki kesempatan berinteraksi dengan agency dan sesama pembantu. Pengguna jasa diharuskan mempertanggungjawabkan secara berkala pada agency dimana TKW direkrut. Dengan demikian interaksi antara pengguna jasa dan TKW dapat terpantau. Sayangnya Jumhur mungkin tidak menyadari bahwa perekrutan TKW adalah otoritas internal keluarga di Saudi. Predikat “domestic worker” masuk dalam lingkup keluarga, dimana otoritas pemerintah di sana tidak bisa intervensi lebih jauh dalam urusan privasi keluarga. Di satu sisi, pola seperti ini sangat rawan trafficking, TKW bisa menjadi bulan-bulanan penanggung jawab pemilik penampungan, dijual dari pengguna jasa ke pengguna lainnya. Bisa jadi dipaksa untuk tetap bekerja walau kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi di kantor-kantor yang membuka layanan pergantian majikan. Tak sedikit TKW yang awalnya berharap mendapatkan majikan lebih baik ternyata justru menjadi komuditas dagang dan bahkan terkadang tanpa upah.
Lain halnya jika pola yang ditawarkan berupa rumah singgah yang dimediasi langsung oleh pihak pemerintah dalam hal ini kedutaan RI atau pihak konsulat. Pengelola tentu saja bukan orang Saudi tapi langsung ditunjuk pihak kedutaan dan bertanggung jawab langsung pada bagian perlindungan kedutaan. Tapi pola seperti ini nampaknya juga tak mungkin, mengingat system di sana takmemungkinkan warga non Saudi mengelola kantor layanan umum secara legal.
Lalu harus bagaimana.? Tentu bukan hanya moratorium, semestinya pengiriman TKW non formal dialihkan ke sektor formal khususnya tenaga medis yang selama ini didominasi warga Pilipina, Bangladesh dan Mesir. Karena di sektor ini perlindungan hukum jauh lebih baik. Hal yang tak mudah dilakukan karena harus mempersiapkan SDM dalam jangka waktu yang tak singkat dan harus ikhlas menyunat devisa yang konon kabarnya di peringkat kedua setelah migas.
Dari dua kasus tersebut sebenarnya pemerintah atas desakan masyarakat sudah berkeinginan melakukan moratorium pengiriman TKW ke Negara sumber minyak ini, sayangnya pertimbangan remittance dari keringat babu yang mencapai angka $ 7 Milliar pet tahun tersebut ditengarai membuat pihak-pihak yang mestinya bertanggung jawab bergeming dan tetap “keukeuh” mengeruk keuntungan dari keringat orang yang dengan bangganya mereka sebut “pahlawan Devisa”. Sekarang kasus Ruyati telah menggugah perasaan ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang prihatin dengan rapuhnya diplomasi ketenagakerjaan kita.
Kejanggalan di Depnakertrans
Pasca dua kasus enam bulan yang lalu yang menimpa Kikim dan sumiati, sebenarnya sudah ada kejanggalan yang jika kita telisik lebih jauh terasa aneh dan membingungkan. KJRI Jedah dan KBRI Riyadh sudah mengeluarkan persyaratan formal bagi calon pengguna jasa yang ingin merekrut TKW dari Indonesia dengan memberlakukan sistem kualifikasi. Hanya calon pengguna yang dinyatakan qualified yang boleh menggunakan jasa tenaga kerja dari Indonesia, jika tidak bisa meyertakan persyaratan-persyaratan dimaksud, Perjanjian Kerja (PK) antara pengguna jasa dan calon tenaga kerja tak bisa disahkan oleh pihak KJRI-KBRI. Artinya visa kerja tanpa pengesahan kontrak kerja antara pengguna jasa dan calon tenaga kerja oleh KJRI-KBRI tidak bisa diproses di Depnakertrans. Persyaratan-persyaratan itu antara lain :
- Menyertakan surat kelakuan baik dari Kepolisian setempat.
- Membuat surat pernyataan akan memberlakukan dengan baik calon tenaga kerja yang disahkan oleh pihak pemerintah yang berwenang dan menyertakan daftar anggota keluarga dengan foto masing-masing anggota keluarga.
- Memiliki penghasilan minimal SAR 6000 (sekitar 15 juta) per bulan untuk 1 tenaga kerja.
dan syarat-syarat lain yang lebih detail yang tidak bisa saya paparkan disini.
Kenyataannya pasca diberlakukannya PK baru untuk visa kerja non formal yang dikirimkan melalui PJTKI hampir seluruhnya tidak disertai dengan Perjanjian Kerja yang disahkan melalui perwakilan RI baik di Jedah atau Riyadh. Karena hampir seluruh calon pengguna jasa keberatan dengan syarat-syarat yang mereka anggap "konyol". Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, Bagaimana mungkin visa tanpa kontrak kerja dapat di proses di Depnakertrans.? Selidik punya selidik ternyata ada main mata antara pihak PJTKI dan "oknum" di departemen ini. Istilah tahu sama tahu walau dengan PK aspal bisa saja diproses, yang penting ada pundi-pundi yang setimpal untuk tiap satu berkasnya. Yang penting tidak ada sidak dari KPK. Lagi-lagi oknum hipokrit seperti ini yang memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan orang lain.
Usulan Absurd
Kepala BPN2TKI Jumhur Hidayat mengusulkan perubahan pola pekerja rumah tangga di Arab Saudi dari “live in” menjadi “live out”, tentu maksudnya menyediakan rumah penampungan bagi TKW yang ingin cuti mingguan. Usulan ini cukup rasional dan menjadi salah satu solusi meminimalisir perlakuan atau pelanggaran pengguna jasa terhadap point-point perjanjian kerja yang memang sering dilanggar oleh pengguna jasa sebagai pihak pertama. Ini berarti bahwa TKW memiliki kesempatan berinteraksi dengan agency dan sesama pembantu. Pengguna jasa diharuskan mempertanggungjawabkan secara berkala pada agency dimana TKW direkrut. Dengan demikian interaksi antara pengguna jasa dan TKW dapat terpantau. Sayangnya Jumhur mungkin tidak menyadari bahwa perekrutan TKW adalah otoritas internal keluarga di Saudi. Predikat “domestic worker” masuk dalam lingkup keluarga, dimana otoritas pemerintah di sana tidak bisa intervensi lebih jauh dalam urusan privasi keluarga. Di satu sisi, pola seperti ini sangat rawan trafficking, TKW bisa menjadi bulan-bulanan penanggung jawab pemilik penampungan, dijual dari pengguna jasa ke pengguna lainnya. Bisa jadi dipaksa untuk tetap bekerja walau kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi di kantor-kantor yang membuka layanan pergantian majikan. Tak sedikit TKW yang awalnya berharap mendapatkan majikan lebih baik ternyata justru menjadi komuditas dagang dan bahkan terkadang tanpa upah.
Lain halnya jika pola yang ditawarkan berupa rumah singgah yang dimediasi langsung oleh pihak pemerintah dalam hal ini kedutaan RI atau pihak konsulat. Pengelola tentu saja bukan orang Saudi tapi langsung ditunjuk pihak kedutaan dan bertanggung jawab langsung pada bagian perlindungan kedutaan. Tapi pola seperti ini nampaknya juga tak mungkin, mengingat system di sana takmemungkinkan warga non Saudi mengelola kantor layanan umum secara legal.
Lalu harus bagaimana.? Tentu bukan hanya moratorium, semestinya pengiriman TKW non formal dialihkan ke sektor formal khususnya tenaga medis yang selama ini didominasi warga Pilipina, Bangladesh dan Mesir. Karena di sektor ini perlindungan hukum jauh lebih baik. Hal yang tak mudah dilakukan karena harus mempersiapkan SDM dalam jangka waktu yang tak singkat dan harus ikhlas menyunat devisa yang konon kabarnya di peringkat kedua setelah migas.
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, munculnya grup ataupun situs web yang mewacanakan pasangan Mahfud MD-Sri Mulyani pada kontestasi politik 2014 adalah hal wajar. Menurut dia, saat ini ada kecenderungan masyarakat bosan dengan "muka-muka" lama di panggung politik Tanah Air. Pewacanaan keduanya, dinilai Yunarto, merupakan antitesa atas ketidakpuasan terhadap para tokoh politik saat ini.
"Secara makro kita bisa melihat ada kecenderungan masyarakat kita merasa panggung politik dikuasai orang yang itu-itu saja. Pada pemilihan presiden tahun 2009 kan orang lama semua. Bisa jadi wacana (Mahfud-SMI) ini merupakan antitesa terhadap tokoh-tokoh yang ada sehingga ada keinginan memunculkan tokoh baru," kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2011).
Akan tetapi, ia juga melihat, dimunculkannya figur-figur alternatif sering kali didasari oleh momen-momen tertentu yang lebih kental nuansa emosional. Wacana "Sri Mulyani for President 2014" muncul pascakasus Bank Century. "Mahfud mengemuka ketika kasus Anggodo dan Nazaruddin. Masyarakat melihat ada sosok yang tegas dan berani, antitesa dari sosok SBY. Harus diingat, masyarakat kita sering terjebak dalam memori kolektif yang pendek dan dikelola secara emosional," ujarnya.
Oleh karena itu, Yunarto mengingatkan, jika para penggagas Mahfud-SMI tidak mempersiapkan secara matang, wacana memasangkan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menteri Keuangan itu akan sekadar wacana saja. Apalagi, secara basis politik keduanya tak memiliki pijakan partai politik. "Kalau serius, dirancang secara matang, disiapkan kendaraan politiknya. Sebenarnya bukan tidak mungkin. SBY melakukannya pada 2004. Minimal ada kekuatan politik yang menjadi wadah dukungan bagi mereka yang ingin memberikan dukungan secara politik. Kalau hanya wacana yang dilempar secara sporadis, akan sulit menjaga dukungan sampai 2014," papar Yunarto.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah grup di jejaring sosial Facebook memasangkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden 2014-2019. Grup itu menamakan diri "Mahfud MD-Sri Mulyani for President 2014-2019". Tak jelas kapan grup ini dibentuk. Yang jelas, hingga Selasa (24/5/2011) pukul 10.00, sebanyak 193 orang sudah memberikan "jempol" alias "like" untuk bergabung di grup ini.
Dalam penjelasan tentang grup ini tertulis, "Grup ini didedikasikan utk dua tokoh berintegritas kita: Prof Dr Mahfud MD & Dr Sri Mulyani Indrawati agar bersedia maju sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014. Mari dukung dua tokoh ini utk memimpin negeri ini lepas dr keterpurukan & korupsi".
Siapa yang akan dicalonkan sebagai capres dan cawapres? Ini jawaban pengelola akun grup ini, "Mengingat mrk semua adl orang2 berintegritas & sdg memegang jabatan penting, maka kita tdk akan mudah mendengar pernyataan 'mau dicalonkan' pada saat ini. Akan tetapi, sbg patriot2 sejati, mrk tdk akan menolak jika rakyat menghendaki & ada kendaraan politik utk itu. Soal mau dipasangkan atau tidak, itu soal nanti. Namun pewacanaan tak kalah pentingnya utk menciptakan dukungan masyarakat. Salam", dikutip dari posting jawaban atas pertanyaan seorang pengguna pada 9 Mei 2011.
Selain di Facebook, gagasan memasangkan kedua tokoh ini juga disuarakan melalui blog www.mahfudsrimulyani.wordpress.com. Blog ini berisi berita-berita dari sejumlah media massa yang memuat tentang Mahfud dan Sri Mulyani.
"Secara makro kita bisa melihat ada kecenderungan masyarakat kita merasa panggung politik dikuasai orang yang itu-itu saja. Pada pemilihan presiden tahun 2009 kan orang lama semua. Bisa jadi wacana (Mahfud-SMI) ini merupakan antitesa terhadap tokoh-tokoh yang ada sehingga ada keinginan memunculkan tokoh baru," kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2011).
Akan tetapi, ia juga melihat, dimunculkannya figur-figur alternatif sering kali didasari oleh momen-momen tertentu yang lebih kental nuansa emosional. Wacana "Sri Mulyani for President 2014" muncul pascakasus Bank Century. "Mahfud mengemuka ketika kasus Anggodo dan Nazaruddin. Masyarakat melihat ada sosok yang tegas dan berani, antitesa dari sosok SBY. Harus diingat, masyarakat kita sering terjebak dalam memori kolektif yang pendek dan dikelola secara emosional," ujarnya.
Oleh karena itu, Yunarto mengingatkan, jika para penggagas Mahfud-SMI tidak mempersiapkan secara matang, wacana memasangkan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menteri Keuangan itu akan sekadar wacana saja. Apalagi, secara basis politik keduanya tak memiliki pijakan partai politik. "Kalau serius, dirancang secara matang, disiapkan kendaraan politiknya. Sebenarnya bukan tidak mungkin. SBY melakukannya pada 2004. Minimal ada kekuatan politik yang menjadi wadah dukungan bagi mereka yang ingin memberikan dukungan secara politik. Kalau hanya wacana yang dilempar secara sporadis, akan sulit menjaga dukungan sampai 2014," papar Yunarto.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah grup di jejaring sosial Facebook memasangkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden 2014-2019. Grup itu menamakan diri "Mahfud MD-Sri Mulyani for President 2014-2019". Tak jelas kapan grup ini dibentuk. Yang jelas, hingga Selasa (24/5/2011) pukul 10.00, sebanyak 193 orang sudah memberikan "jempol" alias "like" untuk bergabung di grup ini.
Dalam penjelasan tentang grup ini tertulis, "Grup ini didedikasikan utk dua tokoh berintegritas kita: Prof Dr Mahfud MD & Dr Sri Mulyani Indrawati agar bersedia maju sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014. Mari dukung dua tokoh ini utk memimpin negeri ini lepas dr keterpurukan & korupsi".
Siapa yang akan dicalonkan sebagai capres dan cawapres? Ini jawaban pengelola akun grup ini, "Mengingat mrk semua adl orang2 berintegritas & sdg memegang jabatan penting, maka kita tdk akan mudah mendengar pernyataan 'mau dicalonkan' pada saat ini. Akan tetapi, sbg patriot2 sejati, mrk tdk akan menolak jika rakyat menghendaki & ada kendaraan politik utk itu. Soal mau dipasangkan atau tidak, itu soal nanti. Namun pewacanaan tak kalah pentingnya utk menciptakan dukungan masyarakat. Salam", dikutip dari posting jawaban atas pertanyaan seorang pengguna pada 9 Mei 2011.
Selain di Facebook, gagasan memasangkan kedua tokoh ini juga disuarakan melalui blog www.mahfudsrimulyani.wordpress.com. Blog ini berisi berita-berita dari sejumlah media massa yang memuat tentang Mahfud dan Sri Mulyani.